Dodi, sebutlah begitu, seorang manajer sebuah perusahaan asing di bilangan Sunter, Jakarta, dengan cermat menyimak perolehan suara pada poling SMS yang dilakukan sebuah televisi swasta. "Masih unggul," gumamnya lega setelah melihat deretan angka-angka pada scrolling text yang memperlihatkan keunggulan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas partai-partai lain. Meski bukan anggota partai, namun Dodi giat menggalang teman-teman dan bawahannya untuk mengirim SMS dukungan pada PKS.

Tak cuma Dodi yang rajin "memobilisasi" teman-teman dan bawahannnya untuk memenangkan PKS dalam poling itu, sejumlah eksekutif berdasi juga diam-diam menaruh simpati dan dukungan pada partai kamu muda itu. Fenomena ini diakui oleh oleh Presdien Direktur Water Priwe House, Kemal Stemboel, pada SAKSI. Menurut Kemal, kalangan kelas menengah merasa cukup nyaman dengan PKS.

"Kita ini membutuhkan adanya stabilitas, baik kemamanan, ekonomi, maupun sosial. Artinya, berikanlah kita suatu ruang dimana kita bisa nyaman, dan ruang itu dikelola oleh pejabat pemerintah yang mereka itu mengerti akan good governance, bebas korupsi, aturan ekonomi yang benar, dan menjalankan hukum yang adil. Berikanlah kita ruangan yang stabil untuk itu," ujar Kemal yang mengaku mendukung PKS.

Tampilan PKS yang santun dan jauh dari interest pribadi itu memberikan kesan tersendiri bagi kalangan eksekutif semacam Kemal. Meski belum terbukti, namun ada harapan dari apa yang telah ditampilkan selama ini. "Ini kita anggap sebagai suatu gerakan baru," tandas Kemal. Mungkinkah dukungan kelas menengah pada PKS dalam poling itu sebagai bentuk perlawanan kelompok itu pada kondisi status quo seperti saat ini? Kemal enggan menyebut fenomena itu sebagai perlawanan. "Bukan perlawanan, tapi pergeseran dukungan," jelas Kemal.

Pergeseran dukungan yang disebut Kemal adalah bentuk penolakan terhadap partai-partai maupun tokoh-tokoh yang dianggap penyebab berbagai kesulitan bangsa yang terjadi sekarang. Bagaimana dengan Amien Rais yang kadung disebut bapak reformasi? "Saya pikir dia sebagai tokoh, tapi sudah banyak pandangannya yang berubah sehingga tidak selamanya dia dianggap reformis. Justru, dia menjadi bagian dari kesulitan-kesulitan yang kita punyai sekarang," tegas Kemal.

Hasil poling yang dilakukan Liputan 6 SCTV memang spektakuler. PKS muncul sebagai "partai yang disukai pemirsa" dengan 45,16% dari keseluruhan pemilih, jauh mengungguli PDIP (6,47%) dan Golkar (5,59). Sementara Ketua Umum PKS Dr. Hidayat Nur Wahid, sebagai calon presiden pilihan responden terbanyak, hingga tulisan ini naik cetak, mendapatkan 119.145 suara (30,79%), mengalahkan Ketua Umum PAN Prof. Dr. Amien Rais (23,63%) dan Ketua Umum PDIP Megawati Taufik Kiemas (3,76%).

Meski diragukan tingkat validitasnya, namun hasil itu, karena disiarkan terus menerus, tak urung mempengaruhi peta dukungan masyarakat terhadap PKS. PKS dan Hidayat menjadi pembicaraan dimana-mana. Tak cuma di kota-kota besar, juga di desa-desa. Sebuah radio swasta terkemuka di Jakarta saat membincangkan "kemenangan " PKS dan Hidayat mendapatkan indformasi dari seorang pendengar yang tinggal jauh di pinggiran kota bahwa PKS dan Hidayat menjadi buah bibir di kampungnya. Dan sehari setelah SCTV menayangkan keunggulan PKS, sekelompok pelajar SLTA yang merupakan pemilih pemula mendatangi kantor DPP PKS untuk menggali informasi ihwal partai yang jadi pilihan pemirsa itu. Poling SMS itu sendiri menimbulkan pro dan kontra. Lemahnya metodologi pada poling SMS di televisi itu tak urung menuai kritik dan kecaman. Dalam hal ini suara keras datang Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Dr. Denny JA. Menurut Denny, hasil poling itu tak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan menyesatkan masyarakat. Denny menekankan agar pihak media yang mengadakan poling semacam itu memberikan keterangan yang "menyolok mata" bahwa itu hiburan belaka.

Pendapat itu diperkuat oleh kolega Denny JA di LSI, Muhammad Qodari, yang menjabat Direktrur Riset LSI. Menurut Qodari, poling yang dilakukan SCTV itu jenis manggo, ada yang lewat telefon dan SMS. "Kalau mengutip ahli poling, itu sebetulnya poling palsu. Mengapa poling palsu? Karena tidak berlaku hukum probabiltas. Responden mencalonkan dirinya sendiri, maka kemudian terjadi mobilisasi di situ," tukas Qodari pada Abdul Hakim dari SAKSI.

Meski diakui poling SMS itu mengandung kelemahan metodologi, namun tak sedikit yang memandang positif dan mendukung program itu. Menurut Dosen Komunikasi Massa FISIP UI, Ibnu Hammad, hendaknya poling itu jangan melulu dilihat dari aspek metodologi. "Dari sudut pandang komunikasi massa, dikaitkan dengan demokratisasi, program itu positif," kata Ibnu. Media menjadi mediasi artikulasi kepentingan dan suara publik yang selama ini hanya mengikuti agenda media. Hal senada diungkap penagamat media massa, Ade Armando. Ade menolak anggapan bahwa poling SMS itu menyesatkan masyarakat. Menurut Ade, hanya karena metodologinya punya keterbatasan tidak berarti bahwa hasilnya tidak berguna. "Bagi saya poling itu dari dulu punya keterbatasan. Kita harus sadar poling itu dilakukan tidak sepenuhnya hasilnya representatif, tapi, pada saat yang sama data yang menujukkan bahwa PKS dan Hidayat itu nomor satu tidak berarti bohong, tidak berarti menyesatkan," ujar Ade pada Jumari dari SAKSI. Ihwal "poling menyesatkan" yang di lontarkan Denny JA juga mendapat tanggapan serius dari praktisi media. Wartawan Tempo, Farid Gaban, dalam diskusi terbatas di internet menyorot tudingan pedas Denny JA itu. Farid menulis, "Kemenangan" Hidayat Nur Wahid dalam polling SMS tidak hanya ada di SCTV, tapi juga di Koran Tempo. Meski begitu, siapapun tampaknya akan setuju bahwa metodologi polling via SMS dan internet/online sangat lemah. Denny JA benar ketika mengkritik metodologi itu. Hasil polling itu tidak bisa mendukung kesimpulan bahwa Hidayat Nur Wahid adalah calon presiden paling populer.

Lebih jauh Farid menyatakan, motif utama baik koran maupun TV membuat polling ini adalah uang, itupun sudah jelas. (Mereka berharap menarik sebagian uang dari setiap SMS yang terkirim). Namun, menurut saya, hasil itu menunjukkan sesuatu yang penting juga: bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS-nya Hidayat Nur Wahid) adalah partai yang paling well-organized; para anggotanya sangat peduli pada partai dan rela untuk berkorban (termasuk berkorban mengirim SMS).

"Saya yakin bahwa jumlah pemilik telpon seluler di kalangan Golkar dan PDI Perjuangan jauh lebih besar dari pemilik HP di lingkungan PKS. Tapi, kenapa kedua partai besar itu tidak bisa memobilisasi anggotanya untuk memilih para ketuanya, meski itu hanya di level SMS? Tidak hanya dalam soal SMS, partai ini dikenal sangat rapi dalam mobilisasi demonstrasi yang umumnya sangat besar, tapi damai. Para anggota dan simpatisannya datang dengan uang pribadi, membawa serta keluarga," papar Farid yang terkenal dengan kolom Solilokui di harian Republika.

Itu semua menunjukkan adanya ikatan kuat antara partai dengan anggotanya di lingkungan PKS, bukan sekadar hubungan oportunistik. Lepas dari latar belakang ideologinya, jika kita mau fair, PKS adalah partai paling modern dan relatif paling bersih dalam peta politik Indonesia sekarang.

"Akan halnya kredibilitas Denny JA? Anda tak perlu kenal dengan Denny JA untuk mengetahui pikirannya. Dia salah seorang penulis yang paling produktif: opininya tersebar di Koran Tempo, Suara Pembaruan, Kompas dan situs Islam Liberal. Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dipimpin Denny JA belum lama ini membuat "survey" yang hasilnya menjagokan antara lain Megawati Soekarnoputri sebagai presiden mendatang. Secara kebetulan, Denny JA sendiri adalah calon legislatif dari PDI Perjuangan," tulis Farid.

Hasil poling itu sendiri, terlepas dari aspek metodologi, memang memberikan alternatif lain pilihan partai dan calon presiden untuk Pemilu 2004. Partai-partai yang selalu muncul di setiap pemberitaan media maupun hasil riset adalah kekuatan-kekuatan lama, seperti Golkar dan PDIP. Begitu pula dalam hal calon presiden, kisaran tak jauh dari Megawati atau Amien Rais. "Coba lihat sekarang dengan poling itu akhirnya muncul berbagai nama hingga 40-an," tukas Ibnu Hammad.

Padahal, sebagaimana diungkap Denny JA dalam tulisannya (Media Indonesia, 29 September 2003) bahwa dalam enam bulan terakhir ini ada beberapa survei yang dilakukan beberapa lembaga (IRI, IFES, LP3ES, dan LSI) yang hasilnya serupa. Yakni, Golkar dan kekuatan lama akan kembali ke panggung politik. Para calon presiden pun tak beranjak dari Megawati, Amien Rais, Susilo Bambang Yudhoyono, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Jusuf Kalla. Hampir tak ada tokoh alternatif yang muncul di sana. Bisakah survei-survei itu dipercaya sebagai cermin aspirasi rakyat Indonesia? Sulit dipastikan. Pasalnya, survei-survei itu pun tak lepas dari bias kepentingan orang-orang di belakangnya. Jadi, kita lihat saja faktanya pada Pemilu 2004 nanti.

--------
sumber : SAKSI