Home   • Profil   • Hubungi   • Testimonial   • RSS
"Jika kamu ingin dikasihi Allah dan Rasul-Nya, maka sampaikanlah amanat apabila kamu diberi kepercayaan, dan berlaku jujurlah (benar) apabila berbicara, dan berbuat baiklah kepada tetangga-tetangga, yaitu orang yang bertetangga dengan kamu." (HR. Thabrani)
»
Photo Kebesaran Alloh SWT
»
Mesjid Penuh Mukjizat
»
Bila Aku Jatuh Cinta
»
Dikala Ragu Akan dirinya
»
Proposal Nikah
»
Doa Harian Ramadhan
 
 
Pencarian  
 
 
Artikel Bebas
29 September 2004 - 17:00
Presiden SBY dan tantangan Hegemoni Amerika       
oleh: Adian Husaini
 

RI dengan Muslim 190 juta akan terus dalam pengawalan AS. Seperti negeri muslim lain, RI akan dipaksa menerapkan 'viktimisasi Islam'. Bagaimana SBY menghadapi hal ini?

Menyusul kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pemilihan Presiden Indonesia secara langsung pada 20 September 2004, banyak kalangan di Barat yang menyambut gembira. Koran Berita Harian yang terbit di Kuala Lumpur, 23 September 2004, menulis satu judul berita: Australia raikan kemenangan 'rakan Barat'.

Ditulis dalam berita ini, bahwa koran-koran yang terbit di Australia menyambut gembira kemenangan SBY atas Megawati dan menyebut SBY sebagai 'rakan Barat'. Harian The Australian edisi 22 September 2004, menyebutkan, bahwa SBY adalah rakan (kawan) Barat, musuh terorisme, dan seorang demokrat yang konsisten. Kemenangan SBY, tulis koran ini, merupakan kekalahan kaum ekstrimis agama, yang melihat demokrasi sebagai bertentangan dengan Islam.

Bagaimanakah menyikapi berita-berita semacam ini di media massa Barat? Sejak bergulirnya proses pemilihan Presiden secara langsung, cerita-cerita dan isu tentang hubungan SBY dengan Barat dan kalangan Kristen sudah bertiup kencang. Sampai-sampai istrinya, yang bernama Kristiani, juga sempat diisukan sebagai seorang pemeluk Kristen. Ketua Partai Demokrat kebetulan juga seorang pemeluk Kristen. Banyak SMS beredar yang menyebutkan, bahwa SBY pernah menyatakan, "AS adalah tanah air saya yang kedua". Juga beredar SMS tentang sejumlah dana yang diterima SBY dari AS.

Banyak lagi berita-berita lainnya seputar masalah itu, yang intinya memberikan gambaran seolah-olah SBY adalah antek AS, yang kalau menjadi Presiden Indonesia, maka ia akan menjalankan agenda-agenda AS, terutama dalam masalah ekonomi, politik, dan terorisme internasional.

Kebenaran cerita-cerita seputar hubungan dan sikap SBY terhadap Barat dan AS masih perlu dibuktikan dan diklarifikasi. Kaum Muslim Indonesia tidak perlu tergesa-gesa menvonis. Masih ada waktu untuk menilai dan menunggu, bagaimana sikap dan kebijakan SBY dalam melakukan hubungan dengan Barat, khususnya AS. Satu hal yang patut dihargai adalah keberanian SBY yang secara tegas menyatakan tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Lebih penting dari itu, para ulama dan cendekiawan, seyogyanya menjalankan fungsinya sebagai ulama dan cendekiawan, untuk terus memberikan nasehat, saran, amar ma'ruf dan nahi munkar kepada pemerintah baru.

Dialog dan komunikasi juga perlu dibangun dengan baik. Para ulama dan cendekiawan juga perlu senantiasa bersikap kritis dan hati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi, sehingga dapat dengan tepat menyampaikan al-haq kepada pemerintah. Bukankah menyampaikan kalimah yang haq kepada penguasa merupakan jihad yang sangat mulia?

Dalam konteks politik global saat ini, di bawah cengkeraman super power tunggal, yang memiliki kekuatan besar untuk menjungkir-balikkan situasi politik dan ekonomi suatu negara, maka tidaklah mudah bagi satu pemerintahan untuk menerapkan kebijakan dan sikap politik yang mandiri, tanpa mengindahkan kebijakan politik AS dan sekutu-sekutunya. Disamping masalah perekonomian, politik dalam negeri, sosial, kebudayaan, dan pendidikan, salah satu masalah pelik yang dihadapi pemerintah Indonesia di bawah SBY adalah masalah "terorisme" yang telah menjadi isu politik utama dalam politik internasional, menggantikan isu HAM, demokrasi, dan lingkungan hidup.

Dalam satu audiensi dengan Komisi Hankam DPA, beberapa waktu lalu, sebelum meletusnya bom Bali, saya menulis satu paper yang diantaranya berisi usulan agar Indonesia merumuskan definisi "terorisme" sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia sendiri. Maka, definisi terorisme yang tepat bagi Indonesia, adalah "setiap tindakan yang berpotensi menghancurkan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Maka, terorisme, dapat mencakup aktivitas di bidang politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan sebagainya. Pengedar uang palsu, koruptor kelas kakap, bandar narkotika dan obat-obatan terlarang, produsen VCD porno, penjual rahasia negara kepada pihak asing, perusak lingkungan kelas berat, gerakan separatis bersenjata, dan sejenisnya dapat dijerat dengan pidana terorisme, sebagaimana aksi-aksi pengeboman dan pembunuhan terhadap warga masyarakat.

Dalam kamus terorisme internasional yang berlaku saat ini, tidak ada definisi yang objektif, fair, dan adil terhadap tindakan terorisme di dunia internasional. Sebab, kamus terorisme memang ditentukan oleh AS. Siapa yang teroris dan siapa yang bukan teroris, diukur berdasarkan kepentingan AS. Pejuang Palestina, seperti Hamas, harus dicap sebagai teroris, tetapi aksi-aksi pembunuhan rakyat Palestina oleh Ariel Sharon dan kawan-kawan, dan juga pembunuhan terhadap sekitar 500.000 anak-anak Iraq dengan embargo ekonomi pasca Perang Teluk I, bukanlah dinilai sebagai tindakan terorisme. Para pembantai ratusan ribu kaum Muslim di Bosnia, dan pemerkosa ribuan muslimah Bosnia pun tidak masuk dalam daftar teroris internasinal yang berbahaya. Sekali lagi, mereka (Sloban Milosevic, Rodovan Karadzik, dan kawan-kawan), tidak dimasukkan dalam daftar teroris internasional, karena korbannya adalah Muslim atau bukan warga AS!

Tetapi, mantan bintang pop, Cat Steven (Yusuf Islam) -- yang Muslim -- pada 22 September 2004, dilarang masuk AS, karena dicurigai ada hubungan dengan teroris Kasus Yusuf Islam kembali menunjukkan betapa sensitif dan paranoid-nya penguasa AS saat ini dalam menghadapi kaum Muslim, sampai-sampai Menteri Luar Negeri Inggris, Jack Straw, melakukan protes terhadap tindakan AS tersebut.

Mengapa AS begitu sensitif dan paranoid terhadap Islam? Untuk memahami hal ini, bisa disimak sebuah buku berjudul The High Priests of War (Washington DC: American Free Press, 2004), karya Michel Colin Piper. Buku ini memaparkan dengan sangat lugas dan jelas profil-profil tokoh neo-konservatif yang berpengaruh besar dalam penyusunan kebijakan politik luar negeri AS, pasca Perang Dingin. Secara mencolok pengaruh kelompok ini dipertontonkan pada kebijakan penyerangan terhadap Irak, tahun 2003.

Pada 24 Oktober 2002 -- beberapa bulan sebelum serbuan AS ke- Iraq -- Michel Kinsley, seorang penulis Yahudi Liberal, menulis bahwa peran sentral Israel dalam perdebatan tentang kemungkinan Perang atas Irak, adalah ibarat "gajah dalam ruangan". "Setiap orang melihatnya, tetapi tidak seorang pun menyebutkannya."

Kini, sosok lobi Israel itu diperjelas lagi oleh Michel Colin Piper, dalam bukunya ini. Piper menyebutkan, belum pernah dalam sejarah AS terjadi dominasi politik AS yang begitu besar dan mencolok oleh 'tokoh-tokoh pro-Israel' seperti dimasa Presiden George W. Bush. Kelompok garis keras itu dikenal sebagai kelompok "neo-konservatif" (neo-kon). Sebagian besar anggota neo-kon adalah Yahudi. Salah satu prestasi besar kelompok ini adalah memaksakan serangan AS atas Iraq, meskipun elite-elite militer AS dan Menlu Colin Powell sendiri, semula menentangnya.

Piper menulis: "That the war against Iraq was deliberately orchestrated by a small but powerful network of hard-line "right wing" Zionist elements-the self-styled "neoconservatives" - at the high levels of the Bush administration, skillfully aided and abetted by like-minded persons in public policy organizations, think tanks, publications and other institutions, all of which are closely interconnected and, in turn, linked to hardline "likudnik" forces in Israel."

Piper membahas peran kelompok garis keras Zionis Yahudi di AS dengan menguraikan satu persatu latar belakang dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam konspirasi neokonservatif ini, seperti Richard Perle, William Kristol, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Rupert Murdoch, juga ilmuwan dan kolomnis terkenal seperti Bernard Lewis, Charles Krauthammer, dan tokoh-tokoh Kristen fundamentalis seperti Jerry Falwell, Pat Robertson, dan Tim LaHaye. Philip Golub, seorang wartawan dan dosen di University of Paris VIII, menulis tentang strategi kelompok neo-kon.

Menurutnya, kelompok ini telah berhasil menjadikan Presiden Bush sebagai kendaraan untuk menjalankan satu kebijakan berbasis pada 'unilateralism', 'permanent mobilisation', dan 'preventive war'.

Apa yang ditulis oleh Piper kemudian seperti menjadi kenyataan. Itu bisa dilihat dengan apa yang kemudian dilakukan oleh AS terhadap Iraq, Syria, dan belakangan ini terhadap Iran dalam kasus nuklirnya. Sebelumnya, tahun 1994, Piper sudah menggegerkan AS dengan bukunya, "Final Judgement", yang membongkar peran agen rahasia Israel, Mossad, dalam pembunuhan John F. Kennedy. Piper berkeliling ke berbagai negara untuk menjelaskan isi buku yang di AS tak dapat dijual di toko-toko buku utama. Pada Maret 2003, Piper diundang berceramah di Zayed Center for Coordination and Follow-Up, Abu Dhabi. Ceramahnya mendapat liputan luas di media-media Arab. Ketika itu, menjelang serangan AS atas Iraq, Piper sudah mengingatkan, bahwa serangan atas Iraq dilakukan atas pengaruh lobi Israel, dalam kerangka mewujudkan impian kaum Zionis untuk membentuk "Israel Raya" (Greater Israel/Eretz Yisrael).

"President Bush seems to be driven by Christian fundamentalism and strong influence of the Jewish lobby," kata Piper.

Serangan AS atas Iraq merupakan tahap awal dari sebuah Perang Besar yang sudah jauh dirancang oleh kelompok neo-kon ini. Ari Shavit, seorang penulis Yahudi, menulis di koran Ha'aretz (9 April 2003), bahwa perang atas Iraq disusun oleh 25 intelektual --sebagian besar Yahudi-- yang mendorong Presiden Bush untuk mengubah wacana sejarah. Tulisan Shavit menyiratkan satu fenomena ironis dalam tradisi politik AS. Betapa mayoritas rakyat di negara adikuasa yang begitu hebat kekuatan militernya, ternyata tidak berdaya menghadapi cengkeraman kelompok minoritas neo-kon yang didominasi Yahudi.

Michel Lind, seorang penulis AS, mengungkapkan, bahwa impian kelompok neo-kon untuk menciptakan sebuah "imperium Amerika" sebenarnya ditentang oleh sebagian besar elite perumus kebijakan luar negeri AS dan mayoritas rakyat AS. Lind juga menyebut, bahwa koalisi Bush-Sharon juga berkaitan dengan keyakinan, bukan karena faktor kebijakan. Itu bisa dilihat dari latar belakang Bush yang berasal dari keluarga Kristen fundamentalis. Kata Lind: "There is little doubt that the bonding between George W. Bush and Ariel Sharon was based on conviction, not expedience. Like the Christian Zionist base of the Republican Party, George W. Bush was a devout Southern fundamentalist."

Cengkeraman atau pembajakan kelompok neo-kon terhadap politik AS sebenarnya meresahkan banyak umat manusia. Mereka sedang menjalankan satu skenario besar "Perang Global", dengan menempatkan Islam sebagai musuh utama peradaban dunia. Dalam bukunya, nting Islam as The New EnemyKuala Lumpur: Crescent News: 2003), Abdulhay Y. Zalloum, juga memberikan gambaran tentang peran dan skenario kelompok neo-kon dalam membentuk "Tata Dunia Baru" pasca Perang Dingin. "The New World Order", simpulnya, adalah rekayasa hegemoni sebuah "American Empire". Itu dibuktikan dengan berbagai dokumen yang disusun oleh tokoh-tokoh kelompok ini, seperti Rancangan Pertahanan yang disusun oleh Paul Wolfowitz berkaitan dengan Tata Dunia Baru, bahwa tujuan utama AS dalam politik internasional Tata Dunia Baru adalah mencegah munculnya rival baru bagi AS. (Our first objective is to prevent the reemergence of new rival).

Para intelektual neo-kon, seperti Samuel P. Huntington dan Bernard Lewis, kemudian merumuskan rancangan tata politik internasional berbasis pada teori "clash of civilizations". Lewis, yang anaknya aktif dalam kelompok lobi Yahudi di AS (AIPAC) -adalah orang pertama yang mempopulerkan wacana clash of civilizations, melalui artikelnya berjudul "The Roots of Muslim Rage" (Akar-akar kemarahan Muslim) di jurnal Atlantic Monthly, September 1990.

Artikel ini merupakan persiapan untuk menentukan siapa "musuh baru" Barat pasca Perang Dingin. Dari sinilah kemudian skenario untuk menunjuk "Islam" sebagai musuh atau rival utama Barat ditentukan. Sebelumnya, banyak buku tentang Islam dan Barat yang ditulis Lewis, seperti buku "The Arabs in History" (1950), "The Emergence of Modern Turkey" (1961), "Semites and Anti-Semites" (1986), "The Jews of Islam" (1984), "Islam and The West" (1993). Buku Lewis "What Went Wrong" (2003), dikritik oleh Michel Colin Piper sebagai buku yang secara keji menyerang sejarah Arab dan kaum Muslim. Bukunya "The Crisis of Islam" (2004) juga merupakan buku yang memberikan begitu banyak justifikasi terhadap kebijakan Barat dan Israel terhadap dunia dan kaum Muslim. Gagasan Lewis ini kemudian dipopulerkan oleh Huntington melalui bukunya "The Clash of Civilization and the Remaking of World Order" (1996).

Sejak awal 1990-an, kelompok neo-kon sebenarnya telah merancang satu wacana global dengan "ancaman Islam" sebagai agenda utama Barat. Wacana tentang bahaya fundamentalis Islam digulirkan dengan kencang melalui berbagai penerbitan, baik buku-buku kajian ilmiah maupun media massa. Tahun 1995, Sekjen NATO menyatakan, bahwa "political Islam was at least as dangerous as communism had been to the West." Namun, sekanario "viktimisasi Islam" itu kurang berjalan lancar. Lalu, terjadilah sebuah peristiwa besar pada 11 September 2001, yang kemudian mengubah peta politik dunia, dan berhasil memunculkan "Perang Melawan Terorisme" sebagai isu utama dalam arena politik internasional. Wacana "Perang Melawan Terorisme" sebenarnya merupakan wacana yang tidak masuk akal. Sebab, kata Noam Chosmsky, dalam buku, "9-11", (New York: Seven Stories Press, 2001), "We should not forget that the US itself is a leading terrorist state." (Kita jangan sampai lupa, bahwa AS adalah negara teroris terkemuka).

Melalui bukunya ini, Piper berhasil memperjelas apa dan siapa yang sebenarnya berada di balik isu-isu dan peristiwa penting dalam panggung politik internasional saat ini. Lebih menarik, ditampilkan juga dalam buku ini foto-foto para tokoh neo-kon. Dunia Islam perlu menyadari, bahwa sebuah skenario 'Perang Global' (Global War) dengan menjadikan kelompok Islam sebagai musuh utama, telah dijalankan oleh kelompok neo-kon, dengan menjadikan Presiden George W. Bush dan politik AS, sebagai kendaraan mereka. Politik "viktimisasi Islam" (menjadikan Islam sebagai kambing hitam) merupakan upaya pengalihan dari masalah sebenarnya yang dihadapi pemerintah AS. Politik ini tidak memberi kesempatan masyarakat AS untuk secara kritis menilai kegagalan atau kesuksesan pemerintahnya, sebab mereka senantiasa dijejali dengan berbagai informasi media-media jaringan neo-kon yang mengisukan akan datangnya serangan teroris Islam.

Proyek 'viktimisasi Islam' ini dijalankan terus sebagai isu politik dengan mengusung bendera "war against terrorism". Siapa yang tidak mau ikut, akan dihukum oleh AS. Sebab, kata Bush, pada 20 September 2001: "Every nation in every region now has a decision to make: Either you are with us, or you are with the terrorist. From this day forward, any nation that continues to harbor or support terrorism will be regarded by the United States as a hostile regime."

Indonesia, yang merupakan negeri Muslim terbesar di dunia, dengan jumlah umat Muslim sekitar 190 juta jiwa, sedang dalam 'teropong dan pengawalan ketat' AS dan sekutu-sekutunya, tentu akan dipaksa untuk menerapkan kebijakan viktimisasi Islam itu. Bagaimana seyogyanya kiat Presiden SBY menghadapi hal ini? Insyaallah, kita bahas pekan depan. (bersambung). (KL, 23 September 2004).

Sumber dari: www.swaramuslim.net

 
 
(Dibaca: 12633 kali | Dikirim: 10 kali | Print: 248 kali | Nilai: 8.67/3 votes )
 

Baca juga :
 
  Network : dijual.net | tempatpromosi.com | cyberdakwah.net
Copyright © 2001 - 2017, Dudung Abdussomad Toha