Kasihan banget buat calon mahasiswa yang akan masuk perguruan tinggi negeri.
Why? Mereka kudu siap menanggung beban biaya pendidikan yang wow banget
harganya. Minggu-minggu belakangan ini kita diributkan dengan istilah
komersialisasi pendidikan. Gimana nggak, melalui program pendidikan jalur
khusus, setiap calon mahasiswa kudu merogoh kocek punya ortunya dalam-dalam,
untuk bisa nangkring di PTN idaman.
Sobat muda muslim, para pejabat dari ITB, UGM, Undip dan UI mengemukakan
secara terbuka adanya jalur khusus penerimaan mahasiswa baru, dengan memasang
tarif mulai Rp 15 juta hingga Rp 250 juta, yang diberikan sebelum calon
mahasiswa mengikuti tes standardisasi akademis (suaramerdeka.com, 22 Juni
2003)
Huhuy, jumlah duit yang segitu gede tentunya bakalan bikin gigit jari calon
mahasiswa dari keluarga kere. Gimana nggak, untuk menyambung hidup aja pas-pasan
banget kalo nggak mau dibilang kurang, apalagi untuk biaya pendidikan yang
selangit itu. Jadi wajar aja kalo bakalan banyak calon mahasiswa yang kebetulan
berotak encer nggak bisa ngelanjutin ke PTN. Kasihan banget deh.
Adanya “jalur khusus” penerimaan mahasiswa baru itu awalnya dikemukakan oleh
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung (ITB),
Adang Surahman. Ia mengemukakan ITB membuka jalur khusus penerimaan mahasiswa
dengan mematok harga minimal Rp 45 juta. Berikutnya UI, dengan tarif jalur
khusus antara Rp 15 juta hingga 150 juta. Lalu juga Undip, membuka jalur khusus
untuk Fakultas Kedokteran sebesar Rp 150 juta, sementara nilai ‘kursi’ untuk
fakultas-fakultas teknik Rp 100 juta. UGM Yogya mematok harga bervariasi antara
Rp 2 juta (untuk calon mahasiswa Fakultas Biologi, Filsafat), hingga di atas Rp
50 juta. (suaramerdeka.com, ibidem)
Gubrak! Halo..halo.. kamu nggak pingsan kan baca berita ini? He..he.. emang
nyesek banget deh. Pendidikan saat ini udah jadi barang mewah. Boleh dibilang
pendidikan harganya seperti barang kebutuhan tersier aja. Mahal banget euy. Dan
tentunya cuma bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebel. Sementara buat
kebanyakan rakyat negeri ini yang memiliki penghasilan rata-rata yang masuk
kategori kelas menengah ke bawah, cukup merajut mimpi saja. Ya, siapa tahu dalam
tidurnya mereka mimpi bisa masuk PTN idaman. Ah, jahat memang!
Emang sih, mereka yang bisa menempuh program “jalur khusus” cuma sekian
persen aja dari total calon mahasiswa yang masuk PTN tersebut. Nggak semua.
Rata-rata PTN mematok jumlah mahasiswa yang masuk lewat jalur khusus ini tidak
lebih dari 20 persen. Ambil contoh UI, hanya 600 dari 3000 calon mahasiswa
barunya. Undip, contoh lainnya, bahkan lebih kecil, sekitar 2 persen dari total
3.304 mahasiswa (suaramerdeka.com, ibidem).
Direktur Pendidikan UI (Universitas Indonesia) Muhammad Anis mengatakan,
pihaknya tetap akan melaksanakan program baru yang bernama PPMN (Program
Prestasi dan Minat Mandiri). Program ini diberlakukan kepada 20 persen di luar
total mahasiswa yang diterima. Jadi ada tambahan kursi baru sebanyak 20 persen,
mereka inilah yang akan membayar biaya pendidikan sebesar Rp 25-75 juta (Tempo
Interaktif, 22 Juni 2003)
Ya, meski hanya ‘sedikit’, tapi kan bayarannya mahal? Kalo pun ini disebut
semacam subsidi silang, tapi yang pasti, PTN udah main-main dengan uang. Tul
nggak?
Lalu, apa alasan diadakannya program pendidikan jalur khusus ini? Minimnya
subsidi, bro. Glodaks! Iya, masih menurut situs berita suaramerdeka.com,
disebutkan bahwa secara tersirat hal itu diakui juga oleh Direktur Jenderal
(Dirjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Depdiknas Satryo Soemantri Brojonegoro. Ia
mengatakan, biaya kuliah di pendidikan tinggi memang mahal. Pendidikannya juga
sulit. Oleh karena itu, masyarakat harus disadarkan dari pandangan yang
cenderung menganggap pendidikan adalah murah dan mudah. Waduh, wassalam deh
ane!
Komersialisasi pendidikan
Nggak salah neh? Bener tuh harga pendidikan selangit? Di kampus negeri, lagi?
Aduh, mana tahan euy. Kita yang tadinya berharap dapat pendidikan murah, walau
pun emang tidak gratis banget, kenyataannya malah diporotin. Matre banget dah!
Sobat muda muslim, cita-cita terganjal dana neh kayaknya.
Impian menjadi tukang insinyur atau dokter bagi mereka yang nggak punya duit
akan tetep menjadi impian, karena memang sulit nian diwujudkan. Terus terang
kita sedih banget dengan kenyataan pahit ini. Pendidikan yang seharusnya menjadi
hak seluruh warga negara, ternyata dibatasi buat mereka yang berduit aja.
Jadinya, yang berhak pinter cuma anak-anak kalangan the have. Buat yang kere bin
kismin, eh miskin, harap tahu diri. Minggir aja dan buang jauh-jauh cita-cita
menjadi sarjana. Pletak, gejlig! (backsound: kasihan deh gue)
Emang sih, kita nggak menyalahkan seratus persen kepada para pengelola PTN.
Sebab, gimana pun juga mereka terjepit dilema. Maklum, setelah dikeluarkannya
otonomi kampus lewat PP 061/1999, subsidi pendidikan dari negara kepada seluruh
PTN negeri disunat abis.
Aduh, ini emang jahat banget deh. Gimana nggak, negara yang seharusnya punya
kewajiban mencerdaskan anak bangsa, malah melarikan diri dari tanggung jawab.
Nah, akibat dari keputusan pemerintah untuk menyetop subsidi ini, karuan aja
bikin keder pengelola pendidikan. Akhirnya, masyarakat banyak juga yang kena
getahnya. Kudu bayar biaya pendidikan yang mahalnya minta maaf. Huh!
Jelas banget matre-nya bro. Dulu para orang tua memilih PTN untuk pendidikan
anaknya karena dinilai murah meriah. Yup, ketimbang lembaga swasta yang emang
mahal. Sekarang, jadinya nggak ada bedanya, terutama dari segi biaya, antara PTN
dan PTS. Yes, sama-sama mahal!
Gimana nggak, ambil contoh ITB, perguruan tinggi yang pernah meluluskan
presiden pertama negeri ini, menawarkan 10 bangku di departemen teknik fisika
dengan harga 25.000 dolar AS (Rp 200 juta lebih). Gubrak! Itu jelas duit semua
sobat, bukan daun! Ckckckc...
Meski demikian, Pak Adang Surachman, Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan ITB menolak kalo programnya itu disebut sebagai komersialisasi.
Alasan beliau, “Kami ingin mengajak masyarakat, cobalah untuk mengapresiasi
pendidikan. Pendidikan itu bukan gratisan, atau sekadar pada soal mengandalkan
pembiayaan negara," paparnya (suaramerdeka.com, ibidem)
Untuk mendapatkan pendidikan yang layak memang akhirnya kudu berurusan dengan
dana yang juga nggak sedikit. Tapi masalahnya, apakah kemudian hanya karena
alasan dana, tega menaikkan biaya pendidikan? Kenapa pula nggak protes sama
negara yang udah melarikan diri dari tanggung jawab mencerdaskan seluruh rakyat
negeri ini? Kenapa pula malah menekan rakyat banyak untuk dipaksa menerima
kenyataan pahit ini. Sedih banget deh.
Pendidikan bebas biaya
Hmm... negara
paling bertanggung jawab dalam melayani rakyatnya. Negara pula yang punya
kewajiban untuk melaksanakan program wajib belajar buat warga negaranya. Itu
sebabnya, negaralah yang memberikan segala fasilitas yang memadai untuk belajar,
termasuk murahnya biaya pendidikan. Syukur-syukur gratis ya? Wuih, sumanget deh
belajarnya. Nggak percaya? Tengok keberhasilan Islam dalam bidang ini di masa
kejayaannya.
Ini bukan romantisme sejarah lho, tapi sebuah kenyataan yang patut dicontoh.
Nah, karena tujuan pendidikan Islam adalah membekali akal, dengan pemikiran dan
ide-ide yang sehat. Dengan kata lain, mencerdaskan akal dan membentuk jiwa yang
islami, sehingga akan terwujud sosok pribadi muslim sejati yang berbekal
pengetahuan dalam segala aspek kehidupan. (Abdurrahman al-Baghdadi, Sistem
Pendidikan di Masa Khilafah, hlm. 30)
Yup, segala aspek kehidupan. Sebab, dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan,
bukanlah bagian yang terpisahkan dari syariat Islam dan etika moral. Filsafat,
tak berarti apa-apa jika tak bisa menghubungkan ilmu pengetahuan, agama dan
etika dalam suatu relasi harmonis. Pantesan aja Islam oke ya?
Nah, karena bertujuan untuk ‘menciptakan’ manusia unggul seperti yang
diidamkan, maka negara memiliki tanggung jawab untuk merealisasikanya dengan
menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Ibnu Haukal, di satu kota
saja di Sicilia ada 300 kuttab (semacam sekolah dasar kalo di jaman sekarang).
Bahkan ada beberapa kuttab yang luas sehingga satu kuttab bisa menampung ratusan
bahkan ribuan siswa. Dalam sejarah disebutkan bahwa Abul Qasim al-Balkhi
memiliki sebuah kuttab yang ditempati oleh 3000 siswa. Untuk menginspeksinya,
beliau kudu menunggang keledai (Mustafa as-Siba’i, Peradaban Islam Dulu, Kini,
dan Esok, hlm. 153)
Pendidikan dalam Islam adalah for all. Untuk semua. Pokoknya, semua warga negara
berhak mendapatkannya. Nggak peduli kaya atau miskin. Maka, Madrasah Nizhamiyah
di Baghdad yang memiliki mahasiswa mencapai 6000 orang, siswanya terdiri dari
anak para pembesar tertinggi negara dan sekaligus anak buruh paling miskin.
Wuih, enak banget ya?
Hmm.. pantes aja kalo
Islam pernah menjadi pusat iptek dunia. Khususnya saat peradaban Islam mencapai
puncaknya di Spanyol (halo..halo.. kamu perlu tahu bahwa Spanyol pernah menjadi
pusat pemerintahan Islam). Di sini, perkembangan iptek maju pesat. Sampe-sampe
sejarawan Barat beraliran konservatif, Montgomery, bilang begini, “cukup
beralasan jika kita menyatakan bahwa peradaban Eropa tidak dibangun oleh proses
regenerasi mereka sendiri. Tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi
‘dinamo’nya, Barat bukanlah apa-apa.”
Itulah okenya Islam, untuk mencapakkan kebodohan pada diri kaum muslimin,
negara mewajibkan menuntut ilmu. Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya
termasuk tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah hilangnya ilmu dan meluasnya
kebodohan” (dalam kitab, al-Fathul Kabir, Jilid I, hlm. 417)
Untuk menunjang semuanya itu, maka Khilafah menerapkan pendidikan bebas biaya
dari TK sampe PT bagi seluruh rakyatnya. (Abdurrahman al-Baghdadi, ibidem, hlm.
58)
Dalil yang menunjukkan bahwa pendidikan bebas biaya menjadi tanggung jawab
Khilafah Islam, ialah berdasarkan ijma’ sahabat (kesepakatan para sahabat) yang
memberi gaji kepada para pengajar dari Baitul Maal dengan jumlah tertentu.
Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, dari Sadaqah ad-Dimasyqi, dari Wadhiah bin
Atha; bahwa ada tiga orang guru di Madinah yang mengajar anak-anak, dan Khalifah
Umar bin Khaththab memberi gaji 15 dinar (sekitar 63,75 gram emas) tiap
bulannya.
Ditambah pula bahwa negara wajib utuk memberikan fasilitas murah atau gratis
sama sekali di bidang lain, misalnya kesehatan. Yes, gimana senengnya kalo
sekolah bebas biaya, rumah sakit bebas dana, dan tentunya, beberapa fasilitas
penunjang lainnya. Tapi sobat, kondisi ini nggak bakalan kamu dapatkan dalam
sistem yang menolak Islam sebagai ideologi negara. Ya, dalam sistem kapitalisme
seperti sekarang ini ukurannya adalah asas manfaat. Semuanya dinilai dari
menguntungkan secara materi apa nggak. Dasar sekuler!
Sobat muda muslim, kita kepengan banget mengenyam pendidikan tinggi dengan tenang.
Kalo pun harus bayar, ya diusahakan itu tidak mahal. Jadi mari galang kekuatan
bersama untuk menerapkan Islam sebagai ideologi negara. Tetep semangat. Allahu
Akbar! ?